Berita
Polemik PT Timah dan PT Sawindo Kencana. Kedua Belah Pihak Tetap Ngotot
Sabtu, 04 Juni 2011 07:29 WIB | Dibaca 542 kali
MUNTOK (radarbangka.co.id) - Polemik antara PT Timah Tbk dengan pihak PT Sawindo Kencana terkait adanya penambangan biji timah di dalam kawasan HGU perkebunan coba ditengahi oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat. Namun pertemuan yang dilakukan, Senin (30/5) tersebut, tidak mendapatkan hasil, karena kedua belah pihak masih bersikukuh untuk melakukan penambangan sendiri.

Dalam hal ini PT Timah telah menunjuk mitranya Indometal untuk melakukan penambangan di lokasi IUP miliknya kurang lebih 1000 Ha, sedangkan pihak perusahaan perkebunan juga ingin agar mitra mereka PT BSR yang menggarap namun belum mendapatkan izin.

Terkait dengan polemik kedua perusahaan tersebut, Ketua Komisi I Minal Hadi saat dihubungi mengatakan, hingga saat ini ada kurang lebih 1000 Ha lahan yang merupakan KP milik PT Timah didalam HGU milik PT Sawindo Kencana yang saat ini menjadi titik tolak permasalahan polemik kedua belah pihak, dimana saat ini  PT Timah merasa mereka memiliki hak atas lahan tersebut, disisi lain pihak PT Sawindo juga merasa berhak karena lahan tersebut saat ini masuk dalam HGU perusahaan mereka.

"Kedua belah pihak sama-sama memiliki dasar hukumnya, kita harapkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tadi terungkap dalam rapat, KP milik PT Timah itu dikeluarkan pada tahun 1995 sedangkan HGU milik PT Sawindo dikeluarkan tahun 1997," ungkap Minal Hadi.

Oleh karena itu Minal kembali menyarankan, agar kedua belah pihak melakukan penyelesaian dengan mencari win-win solution agar kedua belah pihak saling diuntungkan.

"Tadi sudah kita sarankan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada dua jalur yaitu jalur yang enak yaitu kekeluargaan dan jalur nggak enak yaitu ke pengadilan. Ada yang akan dirugikan nantinya, jika kalah dalam persidangan," imbuh Minal Hadi.

Minal menjelaskan, dalam hal penambangan biji timah tersebut jika ingin diselesaikan secara kekeluargaan PT Timah melalui mitranya bisa mengajukan izin kepada dinas kehutanan dan perkebunan yang selanjutnya akan mengajukan ke BPN dan oleh pihak BPN akan diajukan ke BPN pusat untuk disetujui mengenai akan adanya penambangan dalam HGU perkebunan tersebut.

"Dari dewan kita sarankan permasalahan ini bisa diselesaikan baik-baik lah, apalagi tadi informasi dari kepala dinas kehutanan dan perkebunan saat ini PT Timah sudah melakukan penambangan di dalam HGU perkebunan tersebut," Tegas Minal Hadi.

Sementara itu berdasarkan PP 40 Tahun 1996 tentang HGU, dikatakan bahwa HGU dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan berbagai alasan antara lain, terjadi jual beli, tukar menukar, hibah dan pewarisan, sedangkan pada pada ayat 3 pasal tersebut dikatakan peralihan HGU sebagaimana yang dimaksud harus didaftarkan pada kantor pertanahan.

“Hal tersebutlah yang bisa dijadikan acuan kedua belah pihak, jika ingin melakukan penyelesaian polemik tersebut secara kekeluargaan,” terang Minal Hadi. (dv)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Mulai 1 Februari 2015, Garuda Gabungkan PSC ke Tiket
Mulai 1 Februari 2015, Garuda Gabungkan PSC ke Tiket
JAKARTA - PT Garuda Indonesia akan menyatukan biaya Passenger Service Charge (PSC) ke dalam tiket mulai 1 Februari 2015. Pihak Garuda akan melakukan pengutipan biaya PSC pada saat penumpang membeli tiket penerbangan di berbagai channel distribusi seperti kantor penjualan Garuda Indonesia, contact center,travel agent,
La Liga Nomor Masih Satu, Liga Indonesia Peringkat 74
La Liga Nomor Masih Satu, Liga Indonesia Peringkat 74
JAKARTA - La Liga kembali menjadi liga terkuat di dunia versi International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). Liga kasta tertinggi di Spanyol itu menjadi terbaik 2014 mengungguli liga-liga papan atas lainnya seperti Serie A Italia maupun English Premier League Inggris.
Babel Kekurangan 250 Guru Madrasah
Babel Kekurangan 250 Guru Madrasah
PANGKALPINANG - Provinsi Bangka Belitung saat ini masih kekurangan guru Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Kekurangan itu sebanyak 250 guru untuk mata pelajaran umum.
Mitra Radar