Berita
Polemik PT Timah dan PT Sawindo Kencana. Kedua Belah Pihak Tetap Ngotot
Sabtu, 04 Juni 2011 07:29 WIB | Dibaca 613 kali
MUNTOK (radarbangka.co.id) - Polemik antara PT Timah Tbk dengan pihak PT Sawindo Kencana terkait adanya penambangan biji timah di dalam kawasan HGU perkebunan coba ditengahi oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat. Namun pertemuan yang dilakukan, Senin (30/5) tersebut, tidak mendapatkan hasil, karena kedua belah pihak masih bersikukuh untuk melakukan penambangan sendiri.

Dalam hal ini PT Timah telah menunjuk mitranya Indometal untuk melakukan penambangan di lokasi IUP miliknya kurang lebih 1000 Ha, sedangkan pihak perusahaan perkebunan juga ingin agar mitra mereka PT BSR yang menggarap namun belum mendapatkan izin.

Terkait dengan polemik kedua perusahaan tersebut, Ketua Komisi I Minal Hadi saat dihubungi mengatakan, hingga saat ini ada kurang lebih 1000 Ha lahan yang merupakan KP milik PT Timah didalam HGU milik PT Sawindo Kencana yang saat ini menjadi titik tolak permasalahan polemik kedua belah pihak, dimana saat ini  PT Timah merasa mereka memiliki hak atas lahan tersebut, disisi lain pihak PT Sawindo juga merasa berhak karena lahan tersebut saat ini masuk dalam HGU perusahaan mereka.

"Kedua belah pihak sama-sama memiliki dasar hukumnya, kita harapkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tadi terungkap dalam rapat, KP milik PT Timah itu dikeluarkan pada tahun 1995 sedangkan HGU milik PT Sawindo dikeluarkan tahun 1997," ungkap Minal Hadi.

Oleh karena itu Minal kembali menyarankan, agar kedua belah pihak melakukan penyelesaian dengan mencari win-win solution agar kedua belah pihak saling diuntungkan.

"Tadi sudah kita sarankan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada dua jalur yaitu jalur yang enak yaitu kekeluargaan dan jalur nggak enak yaitu ke pengadilan. Ada yang akan dirugikan nantinya, jika kalah dalam persidangan," imbuh Minal Hadi.

Minal menjelaskan, dalam hal penambangan biji timah tersebut jika ingin diselesaikan secara kekeluargaan PT Timah melalui mitranya bisa mengajukan izin kepada dinas kehutanan dan perkebunan yang selanjutnya akan mengajukan ke BPN dan oleh pihak BPN akan diajukan ke BPN pusat untuk disetujui mengenai akan adanya penambangan dalam HGU perkebunan tersebut.

"Dari dewan kita sarankan permasalahan ini bisa diselesaikan baik-baik lah, apalagi tadi informasi dari kepala dinas kehutanan dan perkebunan saat ini PT Timah sudah melakukan penambangan di dalam HGU perkebunan tersebut," Tegas Minal Hadi.

Sementara itu berdasarkan PP 40 Tahun 1996 tentang HGU, dikatakan bahwa HGU dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan berbagai alasan antara lain, terjadi jual beli, tukar menukar, hibah dan pewarisan, sedangkan pada pada ayat 3 pasal tersebut dikatakan peralihan HGU sebagaimana yang dimaksud harus didaftarkan pada kantor pertanahan.

“Hal tersebutlah yang bisa dijadikan acuan kedua belah pihak, jika ingin melakukan penyelesaian polemik tersebut secara kekeluargaan,” terang Minal Hadi. (dv)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
KOP DPRD BATENG, 7 Raperda Bateng Disetujui Menjadi Perda
KOP DPRD BATENG, 7 Raperda Bateng Disetujui Menjadi Perda
KOBA - Dalam gelaran sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Bangka Tengah (Bateng) Selasa (31/3) pagi kemarin, akhirnya kelima fraksi DPRD Bateng menyetujui ketujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bateng.
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
Penerapan Kedisiplinan SMAN 2 Pangkalpinang, Bolos Hari Ini, Besok Orang Tua Dipanggil
Penerapan Kedisiplinan SMAN 2 Pangkalpinang, Bolos Hari Ini, Besok Orang Tua Dipanggil
PANGKALPINANG - Beberapa program diterapkan oleh SMAN 2 Pangkalpinang dalam meningkatkan kedisiplinan para peserta didik. Terlebih meminimalisir kebiasaan bolos para siswa yang kerab membuat gerah pihak sekolah, hingga menerapkan pemanggilan orang tua siswa yang dinilai efektif menanggulangi kebiasaan bolos tersebut.
Mitra Radar