Berita
Gub Mutasi PNS Antar Kabupaten/Kota
Rabu, 21 September 2011 11:29 WIB | Dibaca 574 kali
PANGKALPINANG – Setelah ditandatangani moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar seluruh Gubernur melakukan mutasi-mutasi PNS antar kabupaten/kota yang ada di provinsi masing-masing, Gubernur Bangka Belitung (Babel) Eko Maulana Ali berencana melakukan hal tersebut dalam waktu dekat.

“Ya nanti (mutasi PNS-red). Kita memang mau mutasi, rencananya sudah ada,” tuturnya, usai menghadiri pencanangan gerakan sosialisasi Pemilukada 2012, Senin (19/9) lalu.

Mutasi PNS akan dilakukan setelah instruksi Mendagri dikeluarkan beberapa waktu lalu. Menurut Mendagri, penyebaran pegawai negeri sipil yang tidak merata di hampir semua daerah masih tetap menjadi persoalan. Alhasil, setiap tahun usulan kebutuhan pegawai terus bertambah dengan alasan kekurangan aparatur.

Gubernur lanjut Mendagri, berkewajiban memutasi PNS di daerahnya sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, Pemprov, Pemkab/Kota. Tahapannya, akhir tahun ini sudah dibuat data kebutuhan pegawai masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk menentukan berapa kebutuhan pegawai, mengacu kepada jumlah instansi yang ada, yang mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Untuk kebutuhan pegawai akan dibicarakan dengan masing-masing instansi terkait.

Kabupaten/kota harus sudah merumuskan kebutuhan PNS-nya akhir tahun ini dan mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi harus selesai akhir 2012.  Data itu nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk meloloskan kebutuhan formasi yang diusulkan. 
“Akan kita lakukan sesuai dengan kebijakan pusat,” ujar Gub singkat. (dry)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
KOP DPRD BATENG, 7 Raperda Bateng Disetujui Menjadi Perda
KOP DPRD BATENG, 7 Raperda Bateng Disetujui Menjadi Perda
KOBA - Dalam gelaran sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Bangka Tengah (Bateng) Selasa (31/3) pagi kemarin, akhirnya kelima fraksi DPRD Bateng menyetujui ketujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bateng.
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
Penerapan Kedisiplinan SMAN 2 Pangkalpinang, Bolos Hari Ini, Besok Orang Tua Dipanggil
Penerapan Kedisiplinan SMAN 2 Pangkalpinang, Bolos Hari Ini, Besok Orang Tua Dipanggil
PANGKALPINANG - Beberapa program diterapkan oleh SMAN 2 Pangkalpinang dalam meningkatkan kedisiplinan para peserta didik. Terlebih meminimalisir kebiasaan bolos para siswa yang kerab membuat gerah pihak sekolah, hingga menerapkan pemanggilan orang tua siswa yang dinilai efektif menanggulangi kebiasaan bolos tersebut.
Mitra Radar