Berita
Segera Koreksi Tunjangan Pejabat Daerah
Kamis, 28 Juli 2011 10:23 WIB | Dibaca 521 kali
JAKARTA (radarbangka.co.id) - Perbedaan tunjangan pejabat daerah yang cukup mencolok antara satu daerah dengan lainnya menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain, menyatakan bahwa saat ini diperlukan evaluasi atas perbedaan tunjangan pejabat antardaerah.
"Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi terkait tingginya jumlah tunjangan yg diterima pejabat-pejabat daerah dalam hal ini  PNS terutama di empat provinsi," kata Malik di Jakarta, Rabu (27/7).
Lebih lanjut Malik menyebut ada empat daerah yakni Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Di empat provinsi itu, tunjangan Sekda Provinsi berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Di DKI Jakarta, untuk eselon I tunjangan mencapai Rp 50 juta, sedangkan untuk eselon II tunjangannyamencapai Rp 28 juta. "Padahal jumlah orang miskin meningkat menjadi 363 ribu orang pada tahun 2011, ini jelas tidak sejalan dengan keberpihakan kepada masyarakat," cetus Abdul.
Tak hanya di DKI Jakarta, tunjangan pejabat di Provinsi Banten juga disorot. Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 1,6 triliun, tunjangan untuk Sekda Banten mencapai Rp 50 juta. Hal tersebut cukup kontras dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki PAD mencapai Rp 5 triliun tetapi tunjangan daerah untuk Sekdanya lebih rendah dari DKI dan Banten.
Provinsi Jawa Barat juga tercatat memberikan tunjangan yang cukup besar. Tunjangan untuk Sekda Jabar mencapai Rp 40 juta. "Jumlah tunjangan ini perlu dievaluasi karena kontradiktif dengan jumlah angka kemiskinan di beberapa daerah tersebut yang justru naik dan tidak berkurang. Di samping itu, tingginya jumlah tunjangan ini menimbulkan kecemburuan terutama utk daerah-daerah terdekatnnya," ucap Malik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, tingginya tunjangan bagi pejabat daerah itu juga berpengaruh terhadap APBD masing-masing daerah. Sebab rata-rata pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk belanjai pegawai mencapai 60 hingga 70 persen. "Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektifitas tunjangan tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta mengukur kekuatan keuangan daerah," tandasnya. (tas/jpnn)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Masa Bawang Merah Impor Juga?
Masa Bawang Merah Impor Juga?
JAKARTA - Ketua Forum Tani Indonesia (Fortani), Wayan Supadno menyatakan kecewa atas keputusan pemerintah yang mengimpor bawang merah. Menurut Wayan, keputusan itu memperpanjang daftar kegagalan pemerintah mengantisipasi kekurangan stok bawang merah.
Keren... Inilah Alasan Del Piero Cs Mau Datang ke Indonesia
Keren... Inilah Alasan Del Piero Cs Mau Datang ke Indonesia
JAKARTA - Apa alasan Alessandro Del Piero dan kawan-kawan yang tergabung di Calcio Legend datang ke Indonesia? Jawabannya adalah animo masyarakat terhadap sepak bola.
Harga Buku Makin Mahal
Harga Buku Makin Mahal
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menetapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) buku pelajaran. Kenaikan HET buku itu
Mitra Radar