Home >

Segera Koreksi Tunjangan Pejabat Daerah


Segera Koreksi Tunjangan Pejabat Daerah

JAKARTA (radarbangka.co.id) - Perbedaan tunjangan pejabat daerah yang cukup mencolok antara satu daerah dengan lainnya menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain, menyatakan bahwa saat ini diperlukan evaluasi atas perbedaan tunjangan pejabat antardaerah.
"Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi terkait tingginya jumlah tunjangan yg diterima pejabat-pejabat daerah dalam hal ini  PNS terutama di empat provinsi," kata Malik di Jakarta, Rabu (27/7).
Lebih lanjut Malik menyebut ada empat daerah yakni Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Di empat provinsi itu, tunjangan Sekda Provinsi berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Di DKI Jakarta, untuk eselon I tunjangan mencapai Rp 50 juta, sedangkan untuk eselon II tunjangannyamencapai Rp 28 juta. "Padahal jumlah orang miskin meningkat menjadi 363 ribu orang pada tahun 2011, ini jelas tidak sejalan dengan keberpihakan kepada masyarakat," cetus Abdul.
Tak hanya di DKI Jakarta, tunjangan pejabat di Provinsi Banten juga disorot. Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 1,6 triliun, tunjangan untuk Sekda Banten mencapai Rp 50 juta. Hal tersebut cukup kontras dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki PAD mencapai Rp 5 triliun tetapi tunjangan daerah untuk Sekdanya lebih rendah dari DKI dan Banten.
Provinsi Jawa Barat juga tercatat memberikan tunjangan yang cukup besar. Tunjangan untuk Sekda Jabar mencapai Rp 40 juta. "Jumlah tunjangan ini perlu dievaluasi karena kontradiktif dengan jumlah angka kemiskinan di beberapa daerah tersebut yang justru naik dan tidak berkurang. Di samping itu, tingginya jumlah tunjangan ini menimbulkan kecemburuan terutama utk daerah-daerah terdekatnnya," ucap Malik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, tingginya tunjangan bagi pejabat daerah itu juga berpengaruh terhadap APBD masing-masing daerah. Sebab rata-rata pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk belanjai pegawai mencapai 60 hingga 70 persen. "Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektifitas tunjangan tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta mengukur kekuatan keuangan daerah," tandasnya. (tas/jpnn)



Berikan Komentar

Lainnya
Serangannya Ibarat Boling, dan Gadis di Bawah Truk..Oh Dia Melindasnya
Serangannya Ibarat Boling, dan Gadis di Bawah Truk..Oh Dia Melindasnya
Jum'at, 15 Juli 2016 15:11 WIB
NICE - Data korban dari tragedi serangan truk di Nice, Prancis, Kamis (14/7) malam terus bertambah. Terakhir, setidaknya 84 orang
Serangan Truk di Prancis: Anaknya Terkapar...Berdarah
Serangan Truk di Prancis: Anaknya Terkapar...Berdarah
Jum'at, 15 Juli 2016 15:09 WIB
NICE - Serangan truk yang menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan Bastille Day di Nice, Prancis, Kamis (14/7) malam waktu
Menang atau Kalah
Menang atau Kalah
Selasa, 28 Juni 2016 18:57 WIB
"Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, maka Aku yang akan
Weew... Pekerjaan Bergaji Rp 5,4 Miliar Ini Sepi Peminat
Weew... Pekerjaan Bergaji Rp 5,4 Miliar Ini Sepi Peminat
Rabu, 02 Maret 2016 07:42 WIB
SELANDIA BARU - Mendapat gaji melimpah tentu menjadi impian semua pekerja. Namun, hal itu tidak berlaku bagi sebuah pekerjaan di