Berita
Segera Koreksi Tunjangan Pejabat Daerah
Kamis, 28 Juli 2011 10:23 WIB | Dibaca 226 kali
JAKARTA (radarbangka.co.id) - Perbedaan tunjangan pejabat daerah yang cukup mencolok antara satu daerah dengan lainnya menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain, menyatakan bahwa saat ini diperlukan evaluasi atas perbedaan tunjangan pejabat antardaerah.
"Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi terkait tingginya jumlah tunjangan yg diterima pejabat-pejabat daerah dalam hal ini  PNS terutama di empat provinsi," kata Malik di Jakarta, Rabu (27/7).
Lebih lanjut Malik menyebut ada empat daerah yakni Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Di empat provinsi itu, tunjangan Sekda Provinsi berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Di DKI Jakarta, untuk eselon I tunjangan mencapai Rp 50 juta, sedangkan untuk eselon II tunjangannyamencapai Rp 28 juta. "Padahal jumlah orang miskin meningkat menjadi 363 ribu orang pada tahun 2011, ini jelas tidak sejalan dengan keberpihakan kepada masyarakat," cetus Abdul.
Tak hanya di DKI Jakarta, tunjangan pejabat di Provinsi Banten juga disorot. Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 1,6 triliun, tunjangan untuk Sekda Banten mencapai Rp 50 juta. Hal tersebut cukup kontras dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki PAD mencapai Rp 5 triliun tetapi tunjangan daerah untuk Sekdanya lebih rendah dari DKI dan Banten.
Provinsi Jawa Barat juga tercatat memberikan tunjangan yang cukup besar. Tunjangan untuk Sekda Jabar mencapai Rp 40 juta. "Jumlah tunjangan ini perlu dievaluasi karena kontradiktif dengan jumlah angka kemiskinan di beberapa daerah tersebut yang justru naik dan tidak berkurang. Di samping itu, tingginya jumlah tunjangan ini menimbulkan kecemburuan terutama utk daerah-daerah terdekatnnya," ucap Malik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, tingginya tunjangan bagi pejabat daerah itu juga berpengaruh terhadap APBD masing-masing daerah. Sebab rata-rata pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk belanjai pegawai mencapai 60 hingga 70 persen. "Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektifitas tunjangan tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta mengukur kekuatan keuangan daerah," tandasnya. (tas/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Soft Opening Mega Millenium Pub, Hadirkan DJ Yellow From Jakarta
Soft Opening Mega Millenium Pub, Hadirkan DJ Yellow From Jakarta
PANGKALPINANG - Kabar gembira bagi anda pecinta hiburan. Sebab kini akan segera hadir, Mega Millenium Pub yang siap menyajikan berbagai hiburan bagi anda dengan suasana yang berbeda.
Madrid Menang Telak, Don Carlo Puji Isco
Madrid Menang Telak, Don Carlo Puji Isco
MADRID - Real Madrid meneruskan tren positifnya di Copa Del Rey 2014/2015. Tim berjuluk Los Blancos itu sukses menumbangkan Cornella dengan skor 4-1 pada babak 32 besar, Kamis (30/10) dini hari WIB.
Anak Diwajibkan Sekolah Hingga SMA
JAKARTA - Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyusun payung hukum untuk program wajib belajar 12 tahun. Rencananya, program ini akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2015.
Mitra Radar