Berita
Dewan Deadline Pemprov Dua Minggu
Jum'at, 23 November 2012 10:52 WIB | Dibaca 233 kali
Tidak Selesai Dewan Ancam Ambil Alih

PANGKALPINANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendeadline Pemprov Babel dua minggu dari sekarang untuk segera menyelesaikan masalah penunggakan royalti sepuluh smelter.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Babel, Didit Srigusjaya kepada wartawan usai menggelar rapat pembahasan royalti dengan (Dinas Pertambangan dan Energi) Distamben dan Bea Cukai kepada wartawan, Kamis (22/11) kemarin.

Menurut dia, sesuai hasil rapat itu, Komisi II memita Distamben segera membentuk tim guna menindak lanjuti tunggakan royalti berdasarkan laporan Direktorat Kementrian Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap 10 perusahaan yang kurang membayar royalti. "Kita memberikan tenggang waktu selama dua minggu bagi eksekutif untuk menindak lanjuti surat kementrian tersebut," tegas Didit.

Kembali ditegaskan Didit, apabila lewat dari batas waktu yang ditentukan, pemprov tidak dapat melakukan tindakan terhadap 10 smelter tersebut, maka DPRD Babel akan mengambil alih dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan tindakan. "Jadi kita harapkan agar pihak eksekutif serius dengan waktu yang hanya dua minggu ini. Jujur tidak ada niat kami untuk menjegal kesana, tapi berdasarkan fakta surat yang kami dapat dari Kementrian ESDM bahwa penunggakan tersebut semenjak tahun 2005 hingga 2008, belum lagi dari 2008 sampai 2012," jelas Didit.  

Oleh sebab itu, Didit mengharapkan agar pemprov tidak tidur dengan adanya tunggakan royalti tersebut. Sebab lanjutnya, Babel memerlukan uang tersebut untuk membangun. "Dan karena ini menyangkut uang negara maka DPRD Babel memberikan wewenang tersebut kepada eksekutif untuk melakukan tindak lanjut permasalahan ini," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Didit, Komisi II juga berencana akan memanggil pihak Surveyor Indonesia guna mempertanyakan masalah pembayaran royalti timah ini, sebab berdasarkan informasi dari Bea Cukai yang memiliki kewenangan soal royati ini adalah surveyor Indonesia. "Dalam waktu dekat akan kita undang Surveyor Indonesia dan akan sampaikan ke Banmus dulu jadwalnya," pungkas Politisi PDI-P ini. (ydi)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
TANGERANG - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai main dealer kendaraan terus memperluas layanan penjualan dan purna jualnya di Jl Daan Mogot Km 20 No 8 Batu Ceper, Tangerang, Kamis (26/3). Dibawah kendali PT Armindo Perkasa (AP), dealer resmi ke-153 di Indonesia ini lengkap dengan fasilitas 3S (Sales, Service & Sparepart).
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
UN Jujur 100 Persen
UN Jujur 100 Persen
JAKARTA - Tujuan Ujian Nasional (UN) untuk mengetahui capaian belajar seorang siswa. Ini merupakan hak seorang siswa untuk mengetahui capaian belajarnya.
Mitra Radar