Berita
Setiap Usaha Harus Memiliki Amdal
Rabu, 13 Juli 2011 10:57 WIB | Dibaca 1.762 kali
SUNGAILIAT (radarbangka.co.id) - Kabid Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangka, Musadat SP, Msi, mengatakan, setiap pemrakarsa atau orang yang akan melakukan kegiatan, wajib memiliki dokumen kegiatan seperti Amndal, SPPL (Surat  Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), UPLUKL (Upaya Pengelolaan Usaha Kelingkungan Hidup) serta dokumen lainnya.
  Ini menurut Musadat, bertujuan agar setiap pelaku usaha mengerti tentang limbah yang tertera dalam dokumen tersebut serta bagaimana cara pengelolaannya.
  Ia menjelaskan, untuk Amdal sendiri, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 yang berisikan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
“Seperti contohnya perusahaan atau tempat usaha yang mengeluarkan bahan baku industri dan limbah itu dikenakan AMDAL. Maka dari itu, semua jenis usaha akan diberikan dokumen yang di dalam tertera AMDAL, agar para pelaku usaha tahu bagaimana cara mengelola limbah yang ditimbulkan dari usaha yang mereka kelola dengan Permen
yang ada “ katanya.
    Sebagai contoh, pemrakarsa rumah makan, harus bisa mengelola limbah tersebut dengan baik, dengan cara membuat subtiteng, agar limbahnya tidak kemana mana sehingga masyarakat sekitar merasa tidak terganggu dengan kegiatan usaha tersebut.
      Di dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa itu yang paling tertinggi adalah Amdal kedua UPLUKL terus SPPL. Untuk UPLUKL ini diberikan kepada CV, sementara untuk perusahaan diberikan Amdal. Sementara untuk usaha seperti rumah tangga di berikan SPPL yang mana SPPL ini merupakan usaha rumah tangga atau perorangan seperti rumah makan.
  “SPPL ini diberikan kepada rumah makan. Rumah makan inikan ada limbahnya, maka dari itu rumah makan itu harus membuat surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan terhadap usaha yang ia lakukan. Dengan adanya surat tersebut yang memiliki usaha melaporkan kepada kita (BLH). Sementara kewajiban kami melakukan pemantauan terhadap usaha yang
dilakukan Pemrakarsa tersebut apakah tempat usaha mereka limbahnya benar benar
mereka kelola dengan baik,” jelasnya. (rif)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Cafe La Fortuna Sediakan 13 Pilihan Dim Sum
Cafe La Fortuna Sediakan 13 Pilihan Dim Sum
PANGKALPINANG - Bingung mencari tempat hangout dengan suasana yang nyaman dan tenang? La Fortuna menjadi pilihan tepat anda.
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
Sakit, Seorang Siswa Dipastikan Tak Lulus
Sakit, Seorang Siswa Dipastikan Tak Lulus
PANGKALPINANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Pangkalpinang memastikan satu orang siswa gagal lulus di jenjang pendidikan SMA tahun 2015 sebelum diumumkan oleh sekolah.
Mitra Radar