Berita
Setiap Usaha Harus Memiliki Amdal
Rabu, 13 Juli 2011 10:57 WIB | Dibaca 2.562 kali
SUNGAILIAT (radarbangka.co.id) - Kabid Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangka, Musadat SP, Msi, mengatakan, setiap pemrakarsa atau orang yang akan melakukan kegiatan, wajib memiliki dokumen kegiatan seperti Amndal, SPPL (Surat  Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), UPLUKL (Upaya Pengelolaan Usaha Kelingkungan Hidup) serta dokumen lainnya.
  Ini menurut Musadat, bertujuan agar setiap pelaku usaha mengerti tentang limbah yang tertera dalam dokumen tersebut serta bagaimana cara pengelolaannya.
  Ia menjelaskan, untuk Amdal sendiri, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 yang berisikan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
“Seperti contohnya perusahaan atau tempat usaha yang mengeluarkan bahan baku industri dan limbah itu dikenakan AMDAL. Maka dari itu, semua jenis usaha akan diberikan dokumen yang di dalam tertera AMDAL, agar para pelaku usaha tahu bagaimana cara mengelola limbah yang ditimbulkan dari usaha yang mereka kelola dengan Permen
yang ada “ katanya.
    Sebagai contoh, pemrakarsa rumah makan, harus bisa mengelola limbah tersebut dengan baik, dengan cara membuat subtiteng, agar limbahnya tidak kemana mana sehingga masyarakat sekitar merasa tidak terganggu dengan kegiatan usaha tersebut.
      Di dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa itu yang paling tertinggi adalah Amdal kedua UPLUKL terus SPPL. Untuk UPLUKL ini diberikan kepada CV, sementara untuk perusahaan diberikan Amdal. Sementara untuk usaha seperti rumah tangga di berikan SPPL yang mana SPPL ini merupakan usaha rumah tangga atau perorangan seperti rumah makan.
  “SPPL ini diberikan kepada rumah makan. Rumah makan inikan ada limbahnya, maka dari itu rumah makan itu harus membuat surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan terhadap usaha yang ia lakukan. Dengan adanya surat tersebut yang memiliki usaha melaporkan kepada kita (BLH). Sementara kewajiban kami melakukan pemantauan terhadap usaha yang
dilakukan Pemrakarsa tersebut apakah tempat usaha mereka limbahnya benar benar
mereka kelola dengan baik,” jelasnya. (rif)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Tarik Napas! Siap-siap Tarif Listrik Naik
Tarik Napas! Siap-siap Tarif Listrik Naik
JAKARTA Terhitung mulai Mei ini, tarif dasar listrik (TDL) lebih mahal ketimbang April. Tren penurunan TDL sejak Desember 2015 berhenti karena berangsur naiknya harga minyak.
Rio Kembali Gagal Finis
Rio Kembali Gagal Finis
JAKARTA - Pebalap Formula 1 Indonesia, Rio Haryanto, terhenti pada perlombaan Grand Prix Rusia 2016, di Sirkuit Sochi Autodrom, Rusia, Minggu, karena tertabrak mobil pebalap Force India, Nico Hulkenberg. Tabrakan itu menurut akun Twitter resmi Formula 1,
Hanya 1 Persen Siswa Ikut UNBK, Kontribusi Pemda Dipertanyakan
Hanya 1 Persen Siswa Ikut UNBK, Kontribusi Pemda Dipertanyakan
JAKARTA-Minimnya alokasi anggaran pendidikan yang masuk dalam APBD menjadi salah satu kendala belum seluruhnya sekolah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Padahal dengan UNBK, kualitas siswa lebih terukur.
Mitra Radar