Berita
Pemeriksaan Kepala Daerah Tanpa Izin Presiden
Rabu, 03 Oktober 2012 01:57 WIB | Dibaca 191 kali
Kejagung Siapkan Edaran, Polri Gembira

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memberikan surat edaran kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan aparat penegak hukum memeriksa kepala daerah tanpa izin dari Presiden.

Langkah Kejagung itu sebagai respon atas putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan judicial review pasal 36 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Putusan MK wajib kita laksanakan untuk penyidikan terutama dalam penyelesaian kasus korupsi. Putusan ini sedang dipelajari dan akan dibuat surat edarannya ke daerah-daerah," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman saat menghadiri jumpa pers Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta Selatan, Selasa (2/10).

Dalam acara itu Adi membeber sejumlah kasus kepala daerah yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Menurut Adi, di antara beberapa kasus yang mengalami kendala perizinan Presiden adalah pemeriksaan terhadap Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Buhari Matta. "Selama ini pemeriksaan kepala daerah, yang kami tunggu izin pemeriksaannya cuma satu kepala daerah yaitu Bupati Kolaka, Buhari Matta. Kami sedang menunggu turunnya izin. Tapi ini berarti lebih mudah karena ada putusan MK," ujarnya.

Sementara kasus kepala daerah yang dalam penanganannya tidak membutuhkan izin Presiden antara lain dugaan korupsi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan,  Muhtaddin Sera"i. Adi menjelaskan, izin pemeriksaan atas Muhtaddin tidak dibutuhkan karena penyidikannya sudah dihentikan pada 2011 lalu.

Kepala daerah berikutnya adalah Bupati Bulungan, Kalimantan Timur Budiman Arifin. "Kami tidak pernah mengajukan izin (untuk Bupati Bulungan), karena secara teknis belum sampai ke sana," jelasnya.

Selain itu ada penanganan kasus yang melibatkan Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Proses penyidikan kasus itu sedang berjalan dan sudah diekspose di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Namun, hingga saat ini kejaksaan memang belum mengajukan surat izin ke Presiden. Sehingga dengan adanya putusan MK, surat izin memang tak perlu lagi dilayangkan dari kejaksaan. "Kalau untuk Wakil Bupati Purwakarta Dudung P. Supari izinnya sudah turun sejak dulu. Prosesnya sudah hampir penuntutan," lanjutnya.

Menyusul kasus terkait kepala daerah lainnya adalah Bupati Batang, Bambang Bintoro. Kejaksaan tidak perlu mengajukan izin pemeriksaan karena Bambang sudah tak menjabat lagi sebagai kepala daerah.

Kejaksaan juga menangani kasus Bupati Kepulauan Mentawai,  Edison Seleleobaja. Dalam kasus tersebut Kejaksan tak perlu izin Presiden  karena proses hukumnya sudah sampai pada putusan dan Edison telah menerima hukuman di pengadilan.

Selanjutnya ada kasus yang menjerat Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin. Kejaksaan urung mengajukan izin pemeriksaan ke Presiden karena penyidikan atas kasus yang menjerat Rudy telah dihentikan.  Alasannya, perkara lain yang berkaitan dengan kasus Rudy telah diputus bebas. "Terakhir itu Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, sampai saat ini kami belum mengajukan izin karena dua kasus yang berkaitan dengan kasus Awang masih di tahap kasasi. Satu putusan dibebaskan, satunya lagi terbukti bersalah. Jadi kami tunggu putusan kasasi keduanya," pungkasnya.

Terpisah, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Markas Besar Polri mengaku menyambut baik putusan MK yang menyatakan bahwa pemeriksaan kepala daerah dalam penyelidikan dan penyidikan tak perlu menunggu izin dari Presiden. Hal ini diungkapkan Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Wyagus Ahmad dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta Selatan, Selasa (2/10). "Dengan adanya putusan ini, kami diberikan amanah dan menyambut gembira. Kami sepakat dengan Kejaksaan Agung agar segera tindak lanjuti sampai ketindak kewilayahan, sehingga pemberantasan korupsi bisa dilanjutkan," kata Wyagus.

Ia mengaku selama ini, kepolisian memang mengalami kendala dalam pemeriksaan kepala daerah, karena harus melewati berbagai prosedur termasuk menunggu izin presiden tersebut. Oleh karena itu, Polri selama ini menyiasati penanganan kasus kepala daerah dengan menggaet KPK. Di KPK, tidak perlu izin khusus dalam pemeriksaan kepala daerah. Dulunya, sebelum diputuskan MK,  aturan izin presiden pada pasal 36 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya berlaku untuk Polri dan Kejaksaan Agung. "Dalam beberapa kasus, kami minta KPK untuk menangani kepala aerah atau pejabat yang setingkat yang membutuhkan izin presiden. Sementara kami, menangani yang pelaku yang kedudukannya di bawah kepala daerah dan tak perlu izin," kata Wyagus.

Namun, Wyagus belum memberikan data kasus kepala daerah apa saja yang saat ini sedang ditangani pihaknya. Meski begitu, ia menyatakan putusan MK benar-benar memberikan kemudahan bagi Polri dalam penyidikan kasus di daerah. "Kami sangat terbantu dan dimudahkan dengan putusan itu," pungkas Wyagus.  

Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Kejagung dan Mabes Polri segera menyelesaikan kasus pidana umum maupun kasus korupsi yang melibatkan pejabat setingkat kepala daerah. 

Aturan itu dulunya dianggap sebagai penghambat upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya putusan MK maka ini angin segar untuk kejaksaan dan kepolisian. Jangan lagi ada alasan terhambat perizinan Presiden," kata praktisi hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Alfon Kurnia Palma.

Selain mendesak dua institusi lembaga penegak hukum ini, Alfon juga meminta MK segera memasukkan putusan itu ke dalam lembaga negara agar disejajarkan dengan Undang-undang. Ia juga menyatakan, seharusnya pasal 36 ayat 3 tentang penahanan kepala daerah juga tidak membutuhkan izin Presiden. Namun, pasal itu tidak ikut dikabulkan oleh MK. "Tidak mungkin ada kekosongan jabatan jika ada pemeriksaan atau penahanan kepala daerah, karena setiap kepala daerah ada wakilnya yang bisa menggantikan sementara. Jadi sekarang akan lebih mudah pemeriksaan," papar Alfon.

Seperti yang diketahui, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan sepanjang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI dapat langsung memeriksa kepala daerah tanpa perlu izin Presiden. MK juga beralasan bahwa izin Presiden pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpotensi menghambat proses hukum. Selain itu, dapat secara tak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan.

MK juga berpendapat persetujuan tertulis Presiden tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup. Pasalnya, sebagai subyek hukum kepala daerah pun harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. MK hanya tidak mengabulkan gugatan pasal 36 ayat 3 tentang penahanan kepala daerah yang membutuhkan izin presiden. Alasannya penahanan dikhawatirkan menghambat roda pemerintahan daerah.(flo/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Wedding Package Bumi Asih Hanya Rp 30 juta
Wedding Package Bumi Asih Hanya Rp 30 juta
PANGKALPINANG - Ingin membuat hari pernikahan Anda berkesan istimewa? Paket pernikahan Hotel Bumi Asih Pangkalpinang dapat menjadi pilihan tepat Anda dalam merencanakan pernikahan.
Bagi Minute Play saat Lawan Elche
Bagi Minute Play saat Lawan Elche
VALENCIA - Bukan kalah atau menang yang menjadi target timnas senior Indonesia selama menjalani rangkaian tur Spanyol. Alfred Riedl selaku pelatih timnas senior hanya ingin melakukan evaluasi dalam laga uji coba di Negeri Matador tersebut.
Kembali Bersekolah
Kembali Bersekolah
Kembali Bersekolah - Siti Aisyah Pulungan (8) mencium ayahnya Muhammad Nawawi Pulungan (54) yang dirawat di RS Pirngadi pada hari pertama ia kembali bersekolah di Medan, Sumut, Jumat (21/3). Sejak setahun terakhir Aisyah tidak ke sekolah karena merawat ayahnya yang sakit di atas becak. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)
Mitra Radar