Sekdes Miliki Dua Status


Sekdes Miliki Dua Status

MANGGAR-Status Sekretaris Desa (Sekdes) mulai menemui kendala dalam implementasinya. Disatu sisi Sekdes sebagai PNS adalah bagian dari perangkat daerah. Sementara disisi lain, Sekdes menjadi bagian perangkat desa.

Kerancuan ini mengakibatkan kebingungan dikalangan Sekdes yang berstatus PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pada pasal 12, 24, 25, 26 dan 27 ada beberapa hal yang mengatur status, hak dan Kewajiban Sekdes. Disebutkan dalam PP itu, Sekdes adalah perangkat desa. Tugas Sekdes membantu Kepala Desa dan bertanggungjawab ke Kades. Sekdes harus berstatus PNS dan diangkat Bupati melalui Sekda. Aturan PP juga menyebutkan status PNS pada Sekdes menyebabkan jabatan itu tidak menerima penghasilan tetap dari APBDes.

Sementara itu, dalam PP nomor 45 tahun 2007 pasal 1, 8, 10 dan 13 diatur status Sekdes yang sudah diangkat menjadi PNS adalah bagian perangkat Daerah. Bahkan bagi Desa yang belum memiliki Sekdes PNS harus segera diisi oleh PNS yang memenuhi syarat. Soal Tupoksi, hak dan kewajiban Sekdes PNS mengikuti ketentuan khusus tentang kepegawaian Negara sesuai UU Kepegawaian.

Kepala Badan Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat Beltim, Ikhwan Fahrozi mengatakan guna menyikapi hal tersebut, pihak Pemdes telah membuat telaah staf yang ditujukan ke Bupati Beltim. Sebab hal ini harus sesegera mungkin dibahas. "Status Sekdes itu disatu sisi sebagai Perangkat Desa dan disisi lain sebagai perangkat Daerah," ujar Ikhwan, kemarin (21/3).

Ikhwan menyebut status tersebut membuat sejumlah Sekdes bingung. Apalagi adanya kewajiban apel pagi di Kecamatan bagi seluruh pegawai perangkat Daerah termasuk Sekdes. Ikhwan berjanji akan segera menyikapi hal tersebut agar tidak membuat persoalan baru. (cr47)



Berikan Komentar

Belitong Lainnya
Narkoba Adalah Masalah Bersama
Narkoba Adalah Masalah Bersama
Rabu, 20 September 2017 14:20 WIB
TANJUNGPANDAN - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belitung menggelar pembinaan fasilitator pendidikan tentang implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran
Polisi Hentikan Bongkar Muat Tabung Elpiji
Polisi Hentikan Bongkar Muat Tabung Elpiji
Selasa, 19 September 2017 10:47 WIB
TANJUNGPANDAN - Jajaran Polres Belitung menghentikan aktivitas bongkar muat pendistribusian ribuan tabung gas elpiji, dari Jakarta ke Belitung di Pelabuhan
Kapal Bantuan Kementerian Disalahgunakan
Kapal Bantuan Kementerian Disalahgunakan
Senin, 18 September 2017 11:49 WIB
MANGGAR - Status kapal Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dialihfungsikan sebagai unit tambang sistem rajuk beberapa waktu
Hellyana Promosi Pariwisata Belitung ke Malaysia
Hellyana Promosi Pariwisata Belitung ke Malaysia
Senin, 18 September 2017 16:32 WIB
Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana menyaksikan, penandatangan nota kesepahaman (MoU) melindungi warga negara Indonesia (WNI)