Berita Belitong
Ishak Sarankan Tempuh Jalur Hukum
Senin, 31 Desember 2012 11:34 WIB | Dibaca 569 kali
Terkait Kasus Dugaan Penambangan Hutan Produksi di Membalong

TANJUNGPANDAN-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Ishak Holidi.,SH secara tegas menyatakan jika memang pihak PT Timah maupun pihak pemerintah merasa benar dalam kasus dugaan penambangan di kawasan Hutan Produksi (HP), di Kampung Baru, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, disarankan untuk menempuh jalur hukum dengan cara mempraperadilkan pihak kepolisian. Pernyataan ini disampaikannya terkait keributan kecil atas kasus dugaan penambangan dikawasan Hutan Produksi (HP), di Kampung Baru, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung yang mengakibatkan beberapa karyawan PT Timah menjadi tersangka. “Menurut saya, lebih baik jika PT Timah ataupun Pemerintah daerah jika bersikukuh tidak salah, bahwa lahan yang digarap masuk sesuai dengan SK 357 bukan Hutan Produksi, tempuh saja jalur hukum. Praperadilkan pihak kepolisian. Itu lebih elok daripada berkomentar di koran dan jadi gaduh semuanya sehingga menimbulkan asumsi yang bukan-bukan," Tegas Ishak kepada Beliotng Ekspres, belum lama ini.

Menurut Ishak, persoalan kasus dugaan penambangan dikawasan Hutan Produksi ini, sudah berada di jalur hukum. Siapapun orangnya, tidak akan bisa untuk menghentikannya. “Kalau sudah berbicara masalah hukum. Kita semua faham. Yang namanya penyidik itu tidak bisa di Intervensi. Biar presiden sekalipun, tidak boleh menyetop penyidikan.  Karena apa yang dilakukan pihak kepolisian dijamin Undang-undang. Mereka jelas mempunyai kewenangan,” Ujar Ishak. 

Akan tetapi, jika ceritanya sudah begini, kedua belah pihak merasa benar. Kata Ishak, memang hanya satu jalan yang harus di tempuh, yakni jalur hukum. Dan pihak kepolisianpun harus siap jika untuk dipraperadilkan.   “Biasanya, kalau ada suatu kelompok yang berseteru ataupun terjadi antara dua orang. Jalan pertama yang ditempuh adalah musyawarah untuk mufakat. Namun jika jalan musyawarah gagal, jalur hukumlah yang harus ditempuh, biar pengadilan yang menetapkan siapa yang salah dan siapa yang benar.  Sama halnya dengan kasus dugaan penambangan ini.  Jika memang kedua belah pihak merasa benar. Dan jika tidak bisa dimusyawarahkan lagi melalui forum pimpinan daerah. Pengadilan la jalannya. Biar semua jadi clear. Tidak meninggalkan kesimpangsiuran,” Ujar Ishak.

Kenapa dirinya menyarankan kepada pihak pemerintah ataupun PT Timah mempraperadilkan pihak kepolisian atas kasus dugaan penambangan? Ishak memberikan alasan, bahwa dengan terjadinya proses praperadilan persoalan yang terjadi akan tuntas, tidak berbuntut panjang lagi.  "Sesuai dengan putusan MK yang baru. Keputusannya jelas, bahwa hasil dari keputusan praperadilan tidak bisa banding lagi. Langsung ingkrah. Itu artinya persoalan langsung tuntas. Apalagi keputusan diumumkan terbuka. Hitam putih atas lahan tersebut jelas. jadi orang bisa enak untuk bekerja,” Jelas Ishak. "Jadi saran saya, sudahilah pertengkaran ini. Jangan jadikan kasus ini menjadi sebuah tontonan yang tidak mendidik sehingga membuat semua bisa berasumsi yang bukan-bukan. Ada apa dengan kasus ini," Pintanya.(one/be)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Sriwijaya Air Siapkan 191 Ribu Kursi Tambahan
Sriwijaya Air Siapkan 191 Ribu Kursi Tambahan
JAKARTA - Sriwijaya Air menyiapkan penerbangan ekstra (extra flight) ke berbagai tujuan di Indonesia. Untuk mengatisipasi arus mudik Lebaran, Sriwijaya Air
Kejutan Warnai Starting Eleven Spanyol
Kejutan Warnai Starting Eleven Spanyol
TOULOUSE - Tongkat estafet kiper timnas Spanyol akhirnya berpindah. Meski didera masalah dugaan melakoni pesta seks dengan anak di bawah umur, David De Gea didaulat berada di bawah mistar La Furia Roja, di partai perdana mereka di Grup D Euro 2016.
Dewan Ingatkan Jangan Ada Pungli Siswa Baru
Dewan Ingatkan Jangan Ada Pungli Siswa Baru
KOBA - Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Erlansyah Roskar mengingatkan pihak sekolah jangan melakukan praktik pungli dalam penerimaan siswa baru (PSB).
Mitra Radar