Berita Belitong
Pengelolaan 3 Aset Pemda Belitung Kurang Maksimal
Selasa, 18 September 2012 10:20 WIB | Dibaca 247 kali
TANJUNGPANDAN- Tiga dari tujuh aset milik Pemerintah Kabupaten Belitung yakni kolam renang Sri Pinai, Harlika dan City Club yang disewakan kepada pihak ketiga kurang maksimal pengelolaannya.  Pengelolaan aset milik Pemkab Belitung yang dinilai kurang maksimal ini mengundang pertanyaan DPRD Kabupaten Belitung. Hal ini diungkapkan pada pertemuan yang dihadiri oleh Kepala DPPKAD, Bagian hukum Setda Belitung, Bagian Umum Setda Belitung dan pihak Inspektorat Kabupaten Belitung di ruang sidang DPRD Kabupaten Belitung, Senin (17/9).
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Ishak Kholidi ini diungkapkan bahwa asset milik Pemda berupa kolam renang Sri Pinai akan segera diambil alih Pemkab Belitung. Karena sejak dikontrak oleh CV Sastra Utama pada tahun 2004 dengan masa kontrak selama 20 tahun belum pernah ada pemasukan yang diterima Pemda atas aset ini. “Dalam waktu dekat akan kita ambil ambil. Suratnya sudah ditandatangani oleh Bupati pada 31 Agustus 2012. Pengambil alihan ini atas dasar bahwa CV Sastra Utama tidak sanggup mengelola maka dilakukan pembatalan kontrak. Klausul ini ada tertuang dalam perjanjian kerjasamanya (PKS),” jelas Syarfani, Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung
Hal yang sama juga terjadi pada asset Pemda berupa gedung City Club yang disewa oleh PT Hummu dimana hingga saat ini tidak ada kontribusi untuk Pemerintah Daerah.  Rencananya perjanjian kontrak antara Pemda dengan PT Hummu akan dicabut dan pengelolaan asset ini akan diserahkan kepada BUMD. “Kita sudah membicarakan ini dengan Direktur PT Hummu dan mereka siap dicabut perjanjian yang telah dilakukan. Nantinya untuk pengelolaan city club ini akan kita serahkan kepada BUMD,” ujarnya.
Sedangkan untuk aset Pemda berupa hotel dan restoran Harlika, menurut Syarfani pihak Pondok Impian sebagai pihak penyewa sebenarnya bukan tidak pernah memberikan kontribusi kepada daerah. 
Hanya saja pihak pengelola tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah sehingga untuk besaran kontribusi yang sebenarnya tidak dapat dihitung. Perjanjian kerjasama antara Pemda dan Harlika berupa bagi hasil sebesar 50 : 50 setelah dipotong operasional hotel dan restoran. “Sebenarnya mereka bukan tidak pernah bayar tetapi karena perjanjian kerjasamanya bagi hasil, maka laporan keuangan mereka sangat kita butuhkan. Kalau kita ada laporan keuangan bagaimana kita mau menghitung bagi hasilnya. Sedangkan untuk beberapa bulan belakangan ini memang mereka tidak menyetorkan hasilnya, karena memang tidak ada pemasukan,” paparnya.
Menanggapi itu, Junaidi Tamim, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung menganggap bahwa pengelolaan asset yang dikelola oleh DPPKAD ini kurang maksimal. Untuk itu ia mengatakan sebaiknya untuk pengelolaan asset ini diserahkan kepada BUMD sesuai dengan kesepakatan awal didirikannya BUMD bahwa lembaga ini dibentuk salah satu alasannya adalah untuk mengelola asset-aset Pemda.
Sementara Ishak Kholidi mengatakan agar semua yang terkait dengan asset Pemda agar dikelola lebih baik lagi. Khusus untuk kolam renang Sri Pinai agar segera dibenahi dan diselesaikan, konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak adanya kontribusi yang dibayarkan pihak ketiga dimana merupakan kerugian Negara agar segera ditindak lanjuti.(san)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Bank Sumsel Babel Layani Penukaran Uang Riyal
Bank Sumsel Babel Layani Penukaran Uang Riyal
PANGKALPINANG - Untuk memudahkan nasabah yang ingin beribadah haji tahun ini, Bank Sumsel Babel siap melayani penukaran uang Riyal, baik pecahan 1, 5, 10, 20, 100, 200 maupun 500 real.
Sterling Bakal Dapat Kontrak Baru
Sterling Bakal Dapat Kontrak Baru
LIVERPOOL-Brendan Rodgers berencana mengapresiasi performa Raheem Sterling dengan kenaikan nilai kontrak di awal musim Premier League musim ini. Namun, manajer The Reds itu menyatakan harus berhati-hati membuat klausul kontrak agar pas dengan usia Sterling.
Bateng Kekurangan Buku Paket
"Jumlah buku paket untuk guru dan siswa masih kurang dari Kementerian Pendidikan Nasional dan kami diperbolehkan untuk memperbanyak,"
Mitra Radar