Pengelolaan 3 Aset Pemda Belitung Kurang Maksimal


Pengelolaan 3 Aset Pemda Belitung Kurang Maksimal

TANJUNGPANDAN- Tiga dari tujuh aset milik Pemerintah Kabupaten Belitung yakni kolam renang Sri Pinai, Harlika dan City Club yang disewakan kepada pihak ketiga kurang maksimal pengelolaannya.  Pengelolaan aset milik Pemkab Belitung yang dinilai kurang maksimal ini mengundang pertanyaan DPRD Kabupaten Belitung. Hal ini diungkapkan pada pertemuan yang dihadiri oleh Kepala DPPKAD, Bagian hukum Setda Belitung, Bagian Umum Setda Belitung dan pihak Inspektorat Kabupaten Belitung di ruang sidang DPRD Kabupaten Belitung, Senin (17/9).
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Ishak Kholidi ini diungkapkan bahwa asset milik Pemda berupa kolam renang Sri Pinai akan segera diambil alih Pemkab Belitung. Karena sejak dikontrak oleh CV Sastra Utama pada tahun 2004 dengan masa kontrak selama 20 tahun belum pernah ada pemasukan yang diterima Pemda atas aset ini. “Dalam waktu dekat akan kita ambil ambil. Suratnya sudah ditandatangani oleh Bupati pada 31 Agustus 2012. Pengambil alihan ini atas dasar bahwa CV Sastra Utama tidak sanggup mengelola maka dilakukan pembatalan kontrak. Klausul ini ada tertuang dalam perjanjian kerjasamanya (PKS),” jelas Syarfani, Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung
Hal yang sama juga terjadi pada asset Pemda berupa gedung City Club yang disewa oleh PT Hummu dimana hingga saat ini tidak ada kontribusi untuk Pemerintah Daerah.  Rencananya perjanjian kontrak antara Pemda dengan PT Hummu akan dicabut dan pengelolaan asset ini akan diserahkan kepada BUMD. “Kita sudah membicarakan ini dengan Direktur PT Hummu dan mereka siap dicabut perjanjian yang telah dilakukan. Nantinya untuk pengelolaan city club ini akan kita serahkan kepada BUMD,” ujarnya.
Sedangkan untuk aset Pemda berupa hotel dan restoran Harlika, menurut Syarfani pihak Pondok Impian sebagai pihak penyewa sebenarnya bukan tidak pernah memberikan kontribusi kepada daerah. 
Hanya saja pihak pengelola tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah sehingga untuk besaran kontribusi yang sebenarnya tidak dapat dihitung. Perjanjian kerjasama antara Pemda dan Harlika berupa bagi hasil sebesar 50 : 50 setelah dipotong operasional hotel dan restoran. “Sebenarnya mereka bukan tidak pernah bayar tetapi karena perjanjian kerjasamanya bagi hasil, maka laporan keuangan mereka sangat kita butuhkan. Kalau kita ada laporan keuangan bagaimana kita mau menghitung bagi hasilnya. Sedangkan untuk beberapa bulan belakangan ini memang mereka tidak menyetorkan hasilnya, karena memang tidak ada pemasukan,” paparnya.
Menanggapi itu, Junaidi Tamim, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung menganggap bahwa pengelolaan asset yang dikelola oleh DPPKAD ini kurang maksimal. Untuk itu ia mengatakan sebaiknya untuk pengelolaan asset ini diserahkan kepada BUMD sesuai dengan kesepakatan awal didirikannya BUMD bahwa lembaga ini dibentuk salah satu alasannya adalah untuk mengelola asset-aset Pemda.
Sementara Ishak Kholidi mengatakan agar semua yang terkait dengan asset Pemda agar dikelola lebih baik lagi. Khusus untuk kolam renang Sri Pinai agar segera dibenahi dan diselesaikan, konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak adanya kontribusi yang dibayarkan pihak ketiga dimana merupakan kerugian Negara agar segera ditindak lanjuti.(san)



Berikan Komentar

Belitong Lainnya
Penambang Hajar Hutan Lindung
Penambang Hajar Hutan Lindung
Jum'at, 24 Februari 2017 10:21 WIB
SIJUK-Sejumlah oknum masyarakat masih saja nekat melakukan penambangan liar di Kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) Sungai Balai, Desa Sijuk, Kamis
Truk Terguling Dikira Gempa
Truk Terguling Dikira Gempa
Jum'at, 24 Februari 2017 10:19 WIB
TANJUNGPANDAN-Para pengguna jalan seharusnya lebih berhati-hati berkendara di musim penghujan saat ini.
Curi Rokok, Agus Dihajar Massa
Curi Rokok, Agus Dihajar Massa
Jum'at, 24 Februari 2017 10:18 WIB
TANJUNGPANDAN-Polisi akhirnya menetapkan Agus (47) pencuri rokok di salah satu toko Jalan Permata No 11 RT 27 RW 10 Desa
BPN Siapkan 500 Sertifikat Tanah Bersubsidi
BPN Siapkan 500 Sertifikat Tanah Bersubsidi
Jum'at, 24 Februari 2017 10:16 WIB
TANJUNGPANDAN-Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu Program Unggulan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung di Tahun 2017.